BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Kehutanan MS Kaban menegaskan, pengembangan hutan kemasyarakatan (Hkm) untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tak bisa berjalan sendiri-sendiri.

"Program Hkm, baik di hutan lindung, maupun di hutan produksi, harus sinergi antarpihak yang terlibat dan benar melibatkan masyarakat," ujarnya saat penanaman pohon di Taman Hutan Hambalang, Bogor (11/4).

Menurutnya, hal pertama yang harus dijalankan adalah fungsi hutan sehingga dapat sekaligus membantu masyarakat mendapat manfaat dari program Hkm itu.

Kaban juga menerangkan, ada keluhan di beberapa wilayah kalau program Hkm itu justru mengabaikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat itu sendiri. "Ada keluhan dari masyarakat Hkm di hutan lindung itu dihapuskan saja karena hutan lindungnya rusak. Saya minta Ditjen RLPS (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial) dan Penyuluhan jangan sendiri-sendiri, harus fokus libatkan masyarakat," jelas Kaban.

Ia menambahkan, sampai saat ini belum ada perubahan perilaku masyarakat dalam program Hkm. "Saya lihat memang masyarakat masih lebih memilih lakukan budidaya non-kehutanan yang tak bisa menjaga kesinambungan fungsi hutan. Semua harus fokus sehingga ada perubahan masyarakat," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen RLPS Indriastuti, dalam kesempatan yang sama menerangkan, hal yang disebutkan Kaban tidak terjadi di semua Hkm. "Yang tadi di-warning Pak Menteri enggak semuanya, memang saya belum pantau itu," kata Indriani.

Menurut Indriani, Hkm seluas 800 ha, yang secara nasional dicanangkan oleh Wapres tahun 2007, memang harus dilakukan evaluasi tiap tahunnya. "Untuk sekarang, saya belum tahu progresnya, besok saya akan minta data-datanya," ucapnya.